Indonesia kini tengah menikmati bonus demografi yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) akan mulai berakhir pada 2036. Bonus demografi merupakan situasi ketika proporsi jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja (15 sampai 64 tahun) dalam suatu negara tergolong tinggi sehingga membuka peluang potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi.
Momentum awal dan akhir bonus demografi berbeda-beda di setiap provinsi. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sudah mulai memasuki periode bonus demografi lebih awal pada sekitar 2000-2010an. Beberapa provinsi lainnya seperti Aceh, Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, serta Nusa Tenggara Barat memasuki periode bonus demografi lebih lambat, yakni paling cepat pada 2015.
Namun, di tengah euforia ini, masih belum jelas kapan Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa turut menikmati bonus demografi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengidentifikasi NTT sebagai salah satu provinsi dengan transisi demografi yang belum pasti. Bahkan, menurut catatan BPS, peluang melimpahnya penduduk usia produktif—yang hanya terjadi sekali dalam sejarah Indonesia—tidak akan dinikmati oleh NTT hingga 2035.
Apa yang sebetulnya mengganjal NTT untuk meraih bonus demografinya? Apa solusi yang bisa diterapkan agar provinsi ini bisa memaksimalkan potensinya?
Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRK BRIN) dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) melakukan riset bertajuk “Strategi Optimalisasi Bonus Demografi untuk Mencapai The Window of Opportunity Indonesia 2030 (Studi di Tingkat Nasional dan Provinsi)” pada 2023, dengan mengambil lokasi salah satunya di Provinsi NTT. Studi kolaborasi ini mempelajari tantangan dan memberikan rekomendasi yang kini tengah diikuti oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Wilayah dengan kemiskinan tinggi
NTT masih tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Namanya pun kerap diplesetkan dengan “Nusa Tetap Tertinggal”, “Nusa Tetap Terbelakang”, “Nasib Tidak Tentu” dan “Nusa Tetap Termiskin”. Persentase penduduk miskin NTT pada Maret 2023 sebesar 19,96% dari total populasi, jauh di atas persentase nasional yang sekitar 9,36% pada periode yang sama.
Pada 2020, penduduk usia produktif di NTT sebesar 64,4% dari total populasi atau sekitar 3,43 juta jiwa. Sementara, rasio ketergantungan atau dependency ratio berkisar di angka 55,2 pada tahun yang sama. Artinya, 100 orang berusia produktif menanggung 55 orang berusia tak produktif.
BPS memproyeksikan rasio ketergantungan NTT hingga 2035 masih berada di angka 52,96. Padahal, syarat pertama untuk mencapai bonus demografi adalah penurunan angka ketergantungan di bawah 50.
Laporan Kementerian Bappenas, mengutarakan kemiskinan NTT terjadi karena rendahnya produktivitas masyarakat dan tingginya angka “setengah pengangguran” alias pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu. Dibandingkan provinsi lain di kawasan timur Indonesia, jumlah warga setengah pengangguran di NTT adalah yang tertinggi yakni 12,5%. Sebagian besar penduduk miskin bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (subsisten).
Tingkat pengangguran terbuka—mereka yang sama sekali tidak bekerja atau tengah mencari pekerjaan—sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan skala nasional, yakni 3,17% dibanding 4,82%. Data tersebut, menurut Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO), menunjukkan bahwa tantangan utama provinsi ini adalah meningkatkan produktivitas dan penghasilan pekerja, bukan sekadar meningkatkan jumlah pekerjaan.
Kualitas dan daya saing SDM rendah
Kualitas sumber daya manusia NTT yang rendah menjadi batu sandungan provinsi memaksimalkan potensi populasinya dan keluar dari jerat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT pada 2023 baru mencapai 68,40 atau di bawah angka IPM nasional 74,39. Indeks ini dihitung berdasarkan tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan standar hidup.
Di NTT, rata-rata tingkat pendidikannya hanya 7,82 tahun atau sepadan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara, harapan hidupnya pun berkisar di 71,57 tahun—di bawah rata-rata nasional yang mendekati 74 tahun.
Selain itu, indeks daya saing tenaga kerja Provinsi NTT termasuk dalam kategori rendah, yaitu 46,09. Di antara 34 provinsi di Indonesia, skor NTT hanya unggul dibandingkan Provinsi Papua (44,54).
Jumlah lowongan kerja yang terbatas pun membuat warga NTT mencari kerja ke luar provinsi maupun ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka yang merantau ke provinsi lain bekerja di perkebunan atau sebagai pembantu rumah tangga.
NTT juga merupakan salah satu provinsi yang paling banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Bahkan, tak sedikit pula yang berangkat secara ilegal. Kondisi ini menyebabkan tingginya kasus tindak perdagangan orang di NTT, dengan 185 orang menjadi korban pada 2023.
Strategi optimalisasi bonus demografi
Kesenjangan sosial ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi, dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi indikator utama kondisi ketertinggalan pembangunan di NTT. Salah satu penyebabnya ialah adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia.
Padahal, NTT mempunyai potensi ekonomi yang melimpah. Ragam budaya serta kekayaan alam dan biodiversitasnya, melingkupi misalnya Danau Kelimutu, Pulau Komodo, hingga keindahan pantai dan lautnya, berpeluang menghasilkan pemasukan besar dari industri pariwisata.
Di luar pertanian sebagai basis ekonomi utamanya, NTT secara geografi memiliki luasan padang hingga 1,94 juta ha yang bisa diberdayakan untuk peternakan. Perairan laut yang yang mendominasi 80,86% luas wilayahnya juga memiliki sumber daya hayati laut multispesies dengan potensi produksi hingga 240 ribu ton/tahun, belum termasuk nener (ikan bandeng kecil) hingga 680 juta ekor/tahun.
Untuk mengejar ketertinggalan dalam meraih bonus demografi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dapat menggunakan hasil riset yang dilakukan PRK BRIN dan PSKK UGM sebagai basis perumusan strategi optimalisasi bonus demografi.
Beberapa cara yang dapat ditempuh di antaranya penciptaan lapangan kerja dan kondisi pasar kerja yang kondusif, peningkatan kualitas angkatan kerja, dan peningkatan permintaan barang dan jasa di tingkat domestik.
Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kondisi pasar kerja yang kondusif dapat memberikan peluang bagi mereka yang berusia produktif agar dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi. Investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal, perlu ditingkatkan. Program pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja pun perlu diperbanyak.
Langkah ini perlu didukung oleh pekerja terampil. Tiga strategi utama dalam peningkatan keterampilan pekerja adalah pengembangan kurikulum pelatihan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill; promosi pelatihan kejuruan berbasis kompetensi dan program magang; dan peningkatan kualifikasi, persyaratan serta pengoperasian lembaga sertifikasi profesional di seluruh negeri.
Pada 2022, Pemprov NTT telah mengembangkan 40 Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMPK Pusat Keunggulan) sebagai sumber inovasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam berbagai bidang pekerjaan. SMPK Pusat Keunggulan dipersiapkan sebagai model pengembangan mutu SMK bertaraf nasional dan internasional dalam mengembangkan berbagai potensi dan pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata, serta industri kreatif.
Tak hanya itu, Pemprov NTT juga memperkuat pelatihan keterampilan kerja bagi para calon pekerja migran guna mencegah perdagangan orang yang selama ini sering dialami para pekerja dari Provinsi NTT.
Dengan meningkatnya lapangan kerja berkualitas yang didukung oleh pekerja terampil, bonus demografi Bumi Flobamora ini akan luar biasa bermanfaat, tak hanya bagi provinsi, tetapi juga Indonesia.